Informasi

Hubungan Antar Peraturan

Tidak ada hubungan antar peraturan.

Dasar Hukum

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;pengaturan,pembagian,dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan;serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tahun 1999 Tentang Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Oenyelenggaraan Otonomi Daerah
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Laporan Tahunan Lembaga Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Ri Tahun 2000
• Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
• Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Dokumen