Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001
Jenis: undang-undangTahun: 2001Pemrakarsa: Pemerintah Pusat
Informasi
| Key | Value |
|---|---|
| Jenis | undang-undang |
| Dokumen | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 |
| Tahun | 2001 |
| Pemrakarsa | Pemerintah Pusat |
| Alamat |
Hubungan Antar Peraturan
Tidak ada hubungan antar peraturan.
Dasar Hukum
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tahun 1999 Tentang Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Oenyelenggaraan Otonomi Daerah
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Laporan Tahunan Lembaga Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Ri Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
