Informasi

Hubungan Antar Peraturan

Tidak ada hubungan antar peraturan.

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilu Pemilihan Umum Anggota Anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat
• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/perwakilan Rakyat
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 Tahun 1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (ekaprasetia Pancakarsa)
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 Tahun 1978 Tentang Garis Garis Besar Haluan Negara
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1978 Tahun 1978 Tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1978 Tahun 1978 Tentang Pemilihan Umum
• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian
• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya

Dokumen